 |
| Satpas Polrestabes Bandung, Jl. Jawa no. 1, kota Bandung (Dok : ist) |
BANDUNG, becikinfo.com | Sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait pelayanan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Polrestabes Bandung, yang beralamat di Jalan Jawa No. 1, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat. Keluhan tersebut mulai dari pelaksanaan ujian praktik, biaya perpanjangan SIM, hingga dugaan adanya praktik percaloan dan pungutan liar (pungli).
Warga berinisial ER mengaku mengikuti tes simulator menggunakan sepeda motor kopling. Menurutnya, peserta hanya diberikan satu kali kesempatan. Setelah dinyatakan gagal, ia diminta mengulang pada pekan berikutnya. Namun, ia mengaku memperoleh informasi bahwa apabila ingin mengulang pada hari yang sama harus membayar Rp200.000. Atas hal itu, ia mempertanyakan apakah pungutan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keluhan serupa disampaikan warga berinisial CF. Ia menilai simulator yang digunakan masih memakai motor kopling, padahal mayoritas masyarakat saat ini menggunakan sepeda motor matik. Selain itu, alat dinilai terlalu sensitif, hanya tersedia satu unit, dan peserta tidak diberi kesempatan mencoba terlebih dahulu sebelum ujian dimulai.
Sementara itu, warga berinisial AUJ mengaku terkejut dengan biaya perpanjangan SIM yang menurutnya mencapai sekitar Rp400.000 setelah menanyakan kepada petugas yang berjaga di luar lokasi.
Keluhan lain datang dari warga berinisial DH yang mengaku setelah tidak lulus ujian praktik, ada pihak yang langsung menawarkan bantuan pengurusan SIM dengan tarif sekitar Rp750.000 untuk SIM C dan Rp900.000 untuk SIM A. Pengakuan tersebut masih merupakan klaim dari warga dan memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Warga berinisial DS juga mempertanyakan ketidaksesuaian antara tarif yang tertera dengan biaya yang diminta saat perpanjangan SIM. Ia mengaku membayar Rp275.000 untuk perpanjangan SIM A dan SIM C di dalam loket, ditambah biaya tes kesehatan sebesar Rp50.000. Menurutnya, biaya asuransi disebut sudah termasuk tanpa diberikan pilihan, padahal menurut ketentuan, asuransi bersifat opsional.
Keluhan serupa disampaikan warga berinisial SA yang menyebut adanya dugaan praktik percaloan di sekitar lokasi pelayanan. Ia mengaku mendapat informasi bahwa tarif melalui calo berkisar Rp700.000–Rp750.000 untuk SIM C dan Rp850.000–Rp900.000 untuk SIM A.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tarif resmi penerbitan SIM baru adalah Rp120.000 untuk SIM A dan Rp100.000 untuk SIM C, di luar biaya pemeriksaan kesehatan dan tes psikologi sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pungutan di luar ketentuan atau praktik percaloan yang melibatkan oknum, maka hal tersebut perlu ditelusuri dan ditindak sesuai peraturan perundang-undangan apabila terbukti.
Masyarakat berharap Kapolrestabes Bandung dan jajaran Satlantas Polrestabes Bandung segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Satpas, meningkatkan transparansi biaya, memperbaiki sarana ujian praktik, serta menindak tegas apabila ditemukan praktik percaloan maupun pungutan liar demi terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Satpas Polrestabes Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan masyarakat tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak Satpas Polrestabes Bandung maupun pihak terkait lainnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bentuk pemberitaan yang berimbang.
