 |
| DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi |
BECIKINFO.COM | Pernyataan anggota DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal narkoba menyeret polemik nasional. Ucapan yang menyinggung ulama dan pesantren di Madura itu kini berbuntut panjang, mulai dari permintaan maaf hingga pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Kasus ini bermula saat Aboe Bakar menyampaikan pernyataan dalam forum bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Direktorat Narkoba Mabes Polri. Pernyataan tersebut kemudian menuai kritik keras karena dinilai menggeneralisasi ulama dan pesantren di Madura dalam isu peredaran narkotika.
Reaksi publik pun meluas. Banyak pihak menilai pernyataan itu melukai marwah ulama serta lembaga pesantren yang selama ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan dakwah.
Tak butuh waktu lama, Aboe Bakar menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka. Dalam video yang beredar, ia tampak emosional bahkan menahan tangis saat menyampaikan penyesalannya.
“Saya memohon maaf atas kata-kata saya yang mungkin sangat menyakitkan para ulama di Madura maupun pondok pesantren,” ujarnya.
Ia menegaskan, maksud sebenarnya adalah meminta aparat untuk memperkuat pemberantasan narkoba, khususnya yang berpotensi menyasar lingkungan pesantren. Namun ia mengakui penyampaiannya menimbulkan salah tafsir di masyarakat.
Permintaan maaf itu secara khusus ditujukan kepada para ulama dan kiai di seluruh wilayah Madura, mulai dari Bangkalan, Sampang, Sumenep hingga Pamekasan.
Meski sudah ada klarifikasi, polemik belum sepenuhnya reda. Majelis Persaudaraan dan Persatuan Masyarakat Madura (MPPM) menyatakan menghargai langkah tersebut, namun menegaskan bahwa dampak dari pernyataan sebelumnya tetap dirasakan.
Ketua Umum MPPM, Bung Muhdar, menegaskan bahwa yang menjadi keberatan adalah generalisasi terhadap ulama dan masyarakat Madura.
“Kalau ada oknum, proses oknumnya. Jangan sampai ulama dan Madura secara umum ikut terseret,” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen MPPM Abdul Kholik berharap polemik ini menjadi pelajaran penting agar pejabat publik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan yang sensitif.
Situasi kian memanas setelah beredar ajakan aksi dari warga Madura. Ribuan massa dikabarkan akan bergerak ke Surabaya untuk mendatangi kantor PKS Jawa Timur dan Surabaya guna menuntut klarifikasi dan penegakan hukum.
Gelombang reaksi ini menunjukkan betapa sensitifnya isu yang menyangkut ulama, pesantren, dan identitas kedaerahan. Di tengah upaya serius memberantas narkoba, publik kini menyoroti pentingnya kehati-hatian pejabat dalam berbicara agar tidak memicu kegaduhan baru.
Polemik ini pun menjadi perhatian luas dan berpotensi terus berkembang seiring respons masyarakat yang masih bergulir.
